OPINI : KALSEL DIBANGUN DENGAN NIAT DAN IKHLAS

Propinsi Kalimantan Selatan adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak masa penjajahan, masyarakat Kalimantan mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Tidak sedikit harta dan nyawa yang dikorbankan untuk merebut kemerdekaan. Dengan semboyan “ Waja Sampai Kaputing” masyarakat kalimantan berhasil menyumbangkan jiwa raganya untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah kemerdekaan masa lalu sampai saat ini masih meresap dihati sanubari masyarakat Kalimantan, namun kepedihan dalam berkorban menuntut kemerdekaan sampai detik ini belum terobati. Pulau Kalimantan masih tertinggal di dalam pembangunannya, masyarakatnya masih tertinggal dari kemapanan hidup dan perekonomian masyarakatnya masih dibawah standar kehidupan masyarakat Indonesia.

Impian masyarakat Kalimantan yang ingin menikmati kekayaan alamnya sesuai Undang-Undang dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4) yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Masih belum dinikmati oleh masyarakat Kalimantan. Harapan itu ternyata masih jauh mengingat selama 66 tahun merdeka, kekayaan alam hanyalah milik para penguasa.

Kemajuan pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah merupakan syarat utama kesejahteraan masyarakat. Namun hal itu, di kalimantan Selatan masih menjadi perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Tarik menarik kepentingan masih mendominasi politik daerah sampai kepada tawar menawar kepentingan bagi elit politik ataupun birokrasi di Propinsi Kalimantan Selatan.

Persoalan dan permasalahan yang masih menggurita ini, mengusik pemikiran salah satu tokoh masyarakat Kalimantan Selatan yang ada di Jakarta, yaitu Drs. Moebransyah Ramli, AKF. Beliau adalah Mantan Duta Besar Irak tahun 1999 dan juga pendiri yayasan IAMF ( Indonesia Administration And Management Foundation). Keterlibatannya dipemerintahan Orde Baru menjadikan posisi karir tertingginya sebagai pejabat eselon satu di BKKBN/Kependudukan. Tokoh Kalsel yang mempunyai kegemaran bekerja keras ini, banyak memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat strategis terhadap pembangunan Kalimantan Selatan, baik kepada Bupati, Walikota, Gubernur dan para tokoh masyarakat Kalimantan Selatan.

Bagaimana pemikiran beliau dan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berikut kutipan tulisannya yang dirangkum oleh redaksi KWKS.

Dikemukakan dalam pemikirannya bahwa dalam membangun daerah harus diawali dengan visi dan misi. Kedua hal tersebut berasal dari impian, cita-cita dan niat yang berakhir dengan sasaran. Implemantasinya adalah dengan perencanaan, programming, action program dan budgeting. Bagaimana caranya yaitu melalui program nyata atau konkrit dan terukur, berani mengambil terobosan. Apabila hal tersebut telah dilalui maka akan memunculkan percepatan pembangunan yang dapat bermanfaat lahir dan batin khususnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Selanjutnya, didalam membangun daerah Kalsel tersebut, perlu masyarakatnya mencontoh para pejuang Kalimantan Selatan yang dengan segala pengorbanannya diberikan kepada bangsa dan negara tanpa unsur pamrih apapun. Oleh karena itu, sejarah para pejuang dan mengenang serta memperingati jasa pejuang kalimantan selatan merupakan syarat mutlak untuk menambah semangat membangun bagi daerahnya. Semangat para pejuang dapat dijadikan roh bersama dalam membangun daerah kalimantan selatan menuju masyarakat yang adil, sejahtera lahir batin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping itu juga, bahwa semangat Proklamasi 1945 dan semangat 17 Mei 1945 (perjuangan masyarakat Kalsel) merupakan pondasi awal dalam menciptakan pembangunan Kalimantan Selatan secara utuh dan berkesinambungan. Kesemuanya ini dengan kesadaran bersama maka tuntutan lebih ekstrem terhadap pemerintah pusat seperti ancaman ADPSI, empat Gubernur kalimantan dan ormas LSM serta Kerukunan Warga kalimantan Selatan (KWKS), dengan tema Kalimantan menggungat dapat dielemanisir dengan cepat dan tanggap.

Kondisi ini menurutnya, bahwa kesadaran kedua pihak yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah  harus betul-betul menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat secara utuh yaitu menggabungkan konsep kebersamaan, kesatuan geografis, infrastuktur, sosial dan budaya.  Berdasarkan hal tersebut, apabila ini dilaksanakan maka sangat tidak diragukan lagi pembangunan yang dicita-cita sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 tersebut akan terwujud. ( Redaksi KWKS)


Biografi Penulis :

Drs. H. Moebramsjah Ramli, AKF.

Lahir : Amuntai  Kalsel, 05 Januari 1934

Riwayat Pendidikan :

1953 –       Ahli Kesehatan Farmasi

1970 -              Administrasi Negara

1981 –                       Sespa Interdep

1981 -                             Lemhannas

Riwayat Karir :

Tahun 2000 – Mendirikan Yayasan IAMF (Indonesia Administration And Management Foundation) – Akte Notaris 11 April 2001 no. 43. Selaku Pendiri Utama – bersama Pendiri Madya Dr. H. Hadiman, SH, MBA, MSc. Rektor Universitas Bungkarno, Komandan Brimob, Kapolda Sumatra Utara, dan Pendiri Drs. Yakob KM Ismail, MSi, ;

Tahun 2000 – Pensiun Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI di Irak-Baghdad

Tahun 1999 – Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Tahun 1954 –Awal Menjadi PNS Kementerian Kesehatan à Kementerian Kependudukan, Kementerian PAN/LAN à Kementerian Luar Negeri