(Media On-Line KWKS), Jakarta. Komunikasi pusat daerah terjadi kebuntuan dan memerlukan optimalisasi gerakan yang dapat perhatian pemerintah pusat. Pemerintah daerah banyak yang tidak berdaya akibat perilaku elit kekuasaan yang mementingkan kepentingan pribadi tanpa berpikir untuk kepentingan masyarakat secara luas, akibatnya ada kesenjangan yang sangat luas terhadap pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Kesenjangan pembangunan itu sangat terasa seperti pembangunan pulau Jawa dengan luar Jawa. Kelanjutannya sampai di zaman reformasi ini, perilaku dan kondisi tersebut belum berubah malah memperparah keadaaan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali pemerintah pusat merubah gaya kepemimpinannya dengan tegas berpihak kepada pembangunan daerah” .Demikian disampaikan Prof. Dr. Ibramsjah pakar politik UI asal Kalimantan Selatan dalam diskusi yang dilaksanakan TIM 7 KWKS di Gedung Kementerian Perdagangan RI, Jakarta kemaren (22/5).
Senada dengan itu, Moebramsyah mantan Duta Besar Irak kelahiran Amuntai Kalsel menegaskan bahwa perlu perubahan UU Pemerintah Daerah yang memihak kepada rakyat, jangan memihak kepada penguasa. Daerah kita ini sudah banyak orang miskin, makan aja susah, maka tolonglah kondisi ini diperbaiki. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan membentuk Badan Percepatan Pembangunan Kalimantan yang langsung di bawah Presiden”. katanya
Juga diingatkannya bahwa pemimpin daerah ataupun pengusaha didaerah jangan sekali-kali ikut menghancurkan daerahnya, maka mari sekarang, kita para tetuha banjar (orang tua Banjar, Red) yang mantan pejabat yang sudah menikmati kekuasaan berikan sumbangan pemikirannya kepada daerah, jangan hanya bapander aja (bicara saja, Red), tapi tidak ada buktinya”. ujarnya.
Disamping itu, Gusti Nurpansyah Koordinator Jakarta Forum Perduli Banua mengatakan bahwa masyarakat kalsel saat ini sangat mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian kepada pembangunan daerah kalsel. Mahasiswa, LSM dan akademisi dikalsel sekarang bersatu untuk menuntut pemerintah pusat memberikan pembagian keuangan daerah yang adil dan merata. Kalau ini dibiarkan dan tidak ada tanggapan dari pemerintah pusat maka gejolak di kalimantan akan semakin parah dan kemungkinan tuntutan merdeka akan selalu bergaung di bumi Boerneo ini”. katanya(redaksi KWKS)
0 komentar:
Posting Komentar